Transisi Energi terbarukan Indonesia, Prioritas Nasional, Kawasan dan Global
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI didukung oleh KBRI Beijing dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2022 telah menyelenggarakan 2022 Multistakeholder Strategic Dialog dengan tema “Portraits of Indonesias Energy Future: Entering the Era of Renewable Energy in Asia Pacific".
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu dan menghadirkan sejumlah narasumber serta penanggap dari berbagai pemangku kepentingan yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Australia (CSIRO), ASEAN Center for Energy (ACE), LONGI Green Energy Technology, dan Indonesian Coal Mining Association.
Presentasi dari para narasumber dan benang merah diskusi mencerminkan bahwa saat ini telah dimiliki pemahaman bersama mengenai pentingnya transisi energi ke sumber terbarukan, dan keselarasan prioritas nasional Indonesia di bidang transisi energi dengan prioritas negara-negara kawasan dan dunia internasional. Transisi energi tidak hanya akan sejalan dengan pelestarian lingkungan, namun juga dapat menciptakan peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan transisi energi antara lain masih berkisar pada regulasi dalam negeri, pendanaan, ketersediaan infrastruktur, kondisi geografis, dan dinamika politik.
Indonesia berpeluang menjadi hub energi di kawasan Asia Pasifik, dengan meningkatkan peranan di sektor teknologi dan inovasi energi. Mengingat pengembangan sumber daya energi terbarukan berisiko cukup tinggi dengan prospek profit yang cenderung jangka-panjang, maka pembuatan kebijakan terkait energi masa depan perlu melibatkan sektor pelaku usaha dan sektor pembiayaan. Dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan, Pemerintah Indonesia dapat mempersiapkan aspek pembiayaan dengan melibatkan perbankan, peningkatan investasi asing, dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
Selain itu, aspek institusi dan kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan energi perlu mendapat perhatian seksama. Sinergi antar lembaga pembuat kebijakan, produsen, dan konsumen energi perlu untuk terus disempurnakan guna memastikan efektivitas proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada realita dan kondisi di lapangan.
Transisi energi merupakan proses yang akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan secara berkelanjutan. Indonesia perlu untuk terus memantau dan menindaklanjuti perkembangan isu strategis ini, dan mengukuhkan peran Indonesia dalam transisi energi baik di kawasan maupun dunia internasional.(rls)